Surplus NPI Maret Mencapai USD 1,23 Miliar

Image By Kemenkeu

Double F.News - Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) mencatatkan surplus pada Maret 2017 sebesar USD1,23 miliar, utamanya didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas. Bulan sebelumnya, neraca perdagangan juga mencatat surplus sebesar USD 1,26 miliar. Meskipun secara bulanan menurun, surplus neraca perdagangan Maret 2017 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan surplus pada Maret 2016 yang sebesar USD 0,51 miliar.

Dari data yang dilansir melalui laman Bank Indonesia (BI) pada Jumat (21/04), surplus neraca perdagangan nonmigas pada Maret tercatat sebesar USD 2,02 miliar tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD 2,5 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas (24,94%, mtm) yang melebihi peningkatan ekspor nonmigas (14,86%, mtm).

Baca juga : Nilai Ekspor Maret 2017 Meningkat 15,58 Persen

Dengan perkembangan tersebut, NPI triwulan I-2017 mencatat surplus sebesar USD 3,93 miliar, yang juga lebih besar dibandingkan dengan surplus triwulan I-2016 sebesar USD 1,66 miliar. BI memandang bahwa kinerja neraca perdagangan Maret dan keseluruhan triwulan I-2017 positif dalam mendukung kinerja transaksi berjalan. Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat memengaruhi kinerja neraca perdagangan, serta mengupayakan agar kegiatan ekonomi domestik terus berjalan dengan baik. (as/dns)

Sumber : Kemenkeu

Nilai Ekspor Maret 2017 Meningkat 15,58 Persen

Image By Kemenku

Double F.News - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada bulan Maret 2017 mencapai USD14,59 miliar atau meningkat 15,68% month-to-month (mtm) dibanding ekspor Februari 2017. Demikian pula dibanding Maret 2016 year-on-year (yoy) meningkat sebesar 23,55%.
 

Dikutip dari rilis resmi laman BPS pada Selasa (18/04), di sisi ekspor nonmigas, tercatat naik 14,86% dibanding Februari 2017 atau mencapai USD13,11 miliar. Demikian juga dibanding ekspor Maret 2016 (yoy) terjadi kenaikan sebesar 24,03%. Peningkatan ekspor nonmigas terbesar adalah pada bahan bakar mineral sebesar USD459,4 juta (32,84 %). Sedangkan, penurunan terbesar terjadi pada berbagai produk kimia sebesar USD31,8 juta atau sejumlah 9,05 %.

Sementara itu, negara tujuan ekspor nonmigas terbesar adalah ke Tiongkok sebesar USD1,78 miliar, disusul Amerika Serikat USD1,51 miliar dan Jepang USD1,26 miliar. Kontribusi ketiganya mencapai 34,72%. Sedangkan ekspor ke Uni Eropa (28 negara) tercatat sebesar USD1,46 miliar. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari-Maret 2017 mencapai USD40,61 miliar atau meningkat 20,84% dibanding periode yang sama tahun 2016 (yoy). Sedangkan, ekspor nonmigas mencapai USD36,66 miliar atau meningkat 21,61%. (nr/dns)

Sumber : Kemenkeu

Laporan Keuangan BLU Sudah Berbasis Akrual Pada Tahun 2018

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjadi salah satu pembicara pada acara Profesional Accountant Talk (PACTA) 2017 di Gedung Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang (08/04)

Double F.News - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjadi salah satu pembicara pada acara Profesional Accountant Talk (PACTA) 2017 di Gedung Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, pada Sabtu (08/04). Acara tersebut merupakan rangkaian acara Sriwijaya Accounting National Day (SAND) dengan mengusung tema "Peningkatan Akuntabilitas Publik dan Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D), melalui Penerapan PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Laporan Keuangan BLU”.

Pada kesempatan ini, Mardiasmo memaparkan tentang pentingnya akuntabilitas di sektor publik, terutama pada BLU/D yang merupakan pelayan bagi masyarakat. Ia mencontohkan Unsri sebagai salah satu BLU, agar dapat memulai akuntabilitasnya dengan pelaporan secara terbuka, misalnya melalui website.

Sementara itu, menurut PP nomor 71/2010, laporan BLU harus sudah menerapkan full accrual basis sesuai dengan PSAP 13 pada tahun 2015.  “Pemerintah menargetkan tahun 2018, laporan keuangan BLU telah menggunakan full accrual basis. Kalau tidak accrual tidak bisa dikonsolidasikan karena laporan keuangan K/L (Pemerintah) yang telah menggunakan accrual basis,” jelasnya.

Salah satu alasan BLU belum melaksanakannya adalah karena kurangnya sosialisasi mengenai PSAP 13. "BLU harus menggandeng universitas, termasuk IAI, dan ini kesempatan bagi universitas dan IAI untuk membantu pemerintah, menyosialisasikan PSAP 13, karena pemerintah tidak mungkin stand alone," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa laporan keuangan BLU harus dibuat dengan sebaik-baiknya sesui dengan kenyataan dan aturan yang ada. "Laporan keuangan BLU akan dikonsolidasikan dengan LKPP, jangan main-main!,” tambahnya.(as/rsa)

Sumber : Kemenkeu

Efisiensi Menjadi Bagian Budaya Organisasi Kemenkeu

Double F.News - Penguatan budaya organisasi yang menjadi salah satu inisiatif strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2017 di Gedung Keuangan Negara I Surabaya pada Kamis (06/04).

Pada acara yang dihadiri oleh 51 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kemenkeu ini, Sesjen mengharapkan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas fungsi Kemenkeu dapat dilakukan dengan basis efisiensi dan efektifitas dengan output dan outcome tetap tercapai. Sesjen juga mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran yang tinggi belumlah cukup, akan tetapi juga harus diikuti dengan quality spending yang baik yaitu efisien.

Lebih lanjut Sesjen menjelaskan, gerakan efisiensi yang telah dicanangkan di Kemenkeu diharapkan dapat benar-benar diimplementasikan. "Gerakan efisiensi harus dibangun dengan mindset bekerja atau sikap pikir, tindak, yang efisiensi. Setelah menjadi mindset kemudian menjadi gejala sosial sehari-hari di kita, kemudian itu akan menjadi budaya efisiensi," terangnya.

Sesjen juga berharap, Kemenkeu bisa menjadi contoh bagi kementerian/lembaga lain dalam pelaksanaan belanja yang berkualitas. Ia mengungkapkan saat ini Kemenkeu sedang menyusun langkah-langkah strategis di tahun 2018, yang diantaranya adalah terkait me-refocusing belanja barang. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,6-6,1 persen tidak akan tercapai jika belanja APBN tidak ekspansif. "Oleh karena itu, selain mendorong belanja infrastruktur peningkatan kualitas belanja dari belanja pemerintah juga harus ditingkatkan," ujarnya. (lwp/rsa)

Sumber : Kemenkeu

Mengenal Situs Manusia Purba Sangiran

Double F.News - Situs Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia. Situs Sangiran terletak di dua wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, dengan luas 59,21 kilometer persegi. Situs ini dikelola Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran, salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Museum Sangiran yang terletak di kawasan Situs Sangiran dibagi menjadi lima klaster. Klaster pertama adalah Klaster Krikilan yang berfungsi sebagai pusat kunjungan atau visitor center, yang memberikan informasi secara lengkap tentang Situs Sangiran. Kemudian ada Klaster Dayu, Klaster Bukuran, Klaster Ngebung, dan Museum Manyarejo. Situs ini buka pada hari Selasa hingga hari Minggu, pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Pengunjung hanya dikenakan harga tiket sebesar Rp 5.000,- per orang untuk dapat menikmati wisata edukasi di situs manusia purba ini. Seperti museum lainnya, Situs Sangiran tutup pada hari Senin untuk proses pembersihan dan perawatan koleksi.   

Saat ini Situs Sangiran tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga di dunia internasional sebagai situs yang mampu menyumbangkan pengetahuan penting mengenai bukti-bukti evolusi (perubahan fisik) manusia, evolusi fauna, kebudayaan, dan lingkungan, yang terjadi sejak dua juta tahun yang lalu. Karena nilai-nilainya, Situs Sangiran telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. UNESCO menetapkan Situs Sangiran sebagai Warisan Budaya Dunia Nomor 593 pada tahun 1996 dengan nama The Sangiran Early Man Site.

Nama Situs Sangiran mulai dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama Von Koenigswald melakukan penelitian pada tahun 1934. Pada waktu itu Von Koenigswald menemukan alat-alat batu hasil budaya manusia purba dalam penelitiannya di Situs Sangiran. Selanjutnya pada tahun 1936 ditemukanlah fosil manusia purba pertama di Situs Sangiran. Setelah itu, tahun demi tahun penelitian semakin banyak dilakukan di Sangiran yang menghasilkan berbagai temuan, baik berupa fosil manusia, fosil hewan, alat tulang, dan alat batu.  

Mendengar nama Situs Sangiran, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah “fosil dan fosil”. Namun, kekayaan arkeologis yang ada di Situs Sangiran tidak hanya fosil, tetapi juga alat-alat batu hasil budaya manusia purba serta lapisan tanah purba yang dapat menunjukkan perubahan lingkungan alam sejak dua juta tahun lalu sampai sekarang tanpa terputus.

Situs Sangiran beserta semua kandungan arkeologis yang ada di dalamnya merupakan cagar budaya yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Pelestarian Situs Sangiran penting dilakukan agar semua nilai penting yang terkandung di dalamnya dapat terus dipelajari, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saat ini pengelolaan Situs Sangiran dilakukan oleh salah satu UPT Kemendikbud, yaitu Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Upaya pelestarian Situs Sangiran terus dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan kegiatan sarasehan, sosialisasi, dan pemberian imbalan bagi anggota masyarakat yang menemukan fosil dan  menyerahkan fosil temuannya kepada BPSMP Sangiran. Upaya tersebut terus intensif dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya fosil bagi ilmu pengetahuan. Selain itu ada juga kegiatan penelitian yang masih terus dilakukan, pameran keliling di beberapa kota setiap tahun, bioskop keliling, pembuatan buku/jurnal, konservasi fosil, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dianggarkan setiap tahunnya, sehingga saat ini dapat menekan penjualan gelap dan aktivitas pencarian fosil yang dilakukan masyarakat. (Desliana Maulipaksi) 

Sumber : Kemdikbud

Menkeu Apresiasi WP yang Menggunakan Amnesti Pajak Hingga Tahap Akhir

Double F.News - Kesempatan mengikuti program Amnesti Pajak secara resmi berakhir pada Jumat (31/03) setelah dibuka selama sembilan bulan sejak 1 Juli 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati apresiasi para peserta Amnesti Pajak yang telah menggunakan hak mereka dan memperbaiki catatan perpajakan masa lalu melalui program ini. Menkeu menghimbau seluruh peserta Amnesti Pajak untuk menjadi Wajib Pajak (WP) yang patuh dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Malam ini sangat spesial karena hari terakhir melayani seluruh Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty. Undang-Undang Tax Amnesty berlangsung sembilan bulan. Hari ini adalah hari terakhir. Tentu kita harapkan nanti sampai tengah malam para Wajib Pajak yang masih akan mengikuti bisa dilayani dengan baik dan memulai tradisi kepatuhan membayar dan menginformasikan harta”,  kata Menkeu dalam konferensi pers menjelang berakhirnya program Amnesti Pajak di  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (31/03).

Harta yang telah diungkapkan Wajib Pajak melalui program Amnesti Pajak telah memperluas basis perpajakan secara cukup signifikan yang diharapkan akan menjadi sumber penerimaan pajak secara berkelanjutan di masa depan. Selain itu, dana yang masuk ke Indonesia dari hasil repatriasi aset luar negeri telah menambah likuiditas sistem keuangan dalam negeri dan diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi yang produktif.

Walaupun program Amnesti Pajak telah berakhir tetapi perjalanan reformasi perpajakan terus berlanjut untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif, efisien, transparan dan berkeadilan yang mendukung perekonomian Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, reformasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lima bidang yang menjadi pilar reformasi perpajakan, yaitu peraturan perundang-undangan, organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis serta sistem informasi dan basis data. (ip/nr)

Sumber : Kemenkeu

DJP Mengeluarkan Kartin1

Double F.News - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan platform aplikasi Kartin1 atau Kartu Indonesia Satu yang mampu mengintegrasikan beberapa indentitas dan layanan produk dalam satu kartu.

"Kita luncurkan Kartin1 yang merupakan kartu multifungsi. Tujuannya menyatukan berbagai identitas wajib pajak yang dikombinasikan dengan identitas pribadi bahkan afiliasi dengan program lain seperti BJPS”, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan sambutan dalam acara Launching Platform Kartin1 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Lantai 2 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (31/03).

Platform aplikasi ini merupakan pengembangan dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bisa memiliki kegunaan lebih bukan hanya untuk data pajak saja. Nantinya, kartu-kartu yang memanfaatkan platform ini bisa mengintegrasikan NPWP dengan pelayanan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik ketenagakerjaan, kesehatan, paspor, SIM, hingga e-Money. Namun, pelayanan serta identitas berbagai macam layanan bisa terwujud apabila masing-masing instansi ingin memanfaatkan platform Kartin1.

"Dengan satu kartu kita dapat semua informasi yang konsisten. Bisa saling membantu, memudahkan, dan mencegah bila ada yang belum patuh. Ini akan menciptakan kultur di mana pemerintah bisa bekerja lebih clear dan masyarakat memperoleh kejelasan", tambah Menkeu.

Platform Kartin1 diharapkan dapat menjadi salah satu media integrasi data menuju Single Identity Number (SIN) untuk kelancaran berbagai program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, insentif pajak dan pembentukan cashless society. (ip/nr)

Sumber : Kemenkeu

Kabar Gembira !!! Penyerahan SPT PPh WP Orang Pribadi Diperpanjang Hingga 21 April 2017 Loh

Double F.News - Merespon antisipasi batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan  (SPT)  Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi telah menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Rabu, (29/03).

“Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud adalah sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,” bunyi diktum KEDUA Keputusan Dirjen Pajak itu.

Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 yang menyampaikan SPT tidak melewati tanggal 21 April 2017, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT.

Tetapi kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dibayar lunas sebelum SPT PPh WP Orang Pribadi disampaikan dengan tidak melebihi batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. (nr/rsa)

Sumber : Kemenkeu

Animo Bisnis Besar, Yaman Jajaki Impor Produk Kelapa Sawit RI

Double F.News - KUAI KBRI Sana'a Sulthon Sjahril menerima kunjungan General Manager of Aljufry for Trading Abdullah Salim Al-Jufry, di KBRI Sana'a (21/3). Abdullah, pedagang yang saat ini mengimpor keramik roman dari Indonesia, tertarik memasukkan produk minyak goreng kelapa sawit dari Indonesia. 

"Ketertarikan ini, karena produk minyak goreng kelapa sawit dari Indonesia dianggap memiliki prospek yang bagus. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia telah beberapa kali ke Indonesia dan sangat nyaman dengan suasana budaya di Indonesia. Selain itu, disampaikan pula bahwa yang bersangkutan masih memiliki hubungan saudara di Indonesia," jelas Sulthon.

KBRI Sana'a, jelasnya, menyambut baik rencana impor ini dan menyampaikan daftar rujukan, kontak eksportir dan asosiasi produk kelapa sawit Indonesia (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI). 

"KBRI Sana'a menyampaikan akan senantiasa siap membantu agar proses impor produk kelapa sawit dari Indonesia ke Yaman dapat berjalan dengan lancar," tegas Sulthon.

Kegiatan perbincangan ini telah berjalan dengan produktif. Sulthon menilai bahwa walaupun situasi di Yaman masih dilanda konflik bersenjata dan belum kondusif, faktanya para pengusaha Yaman tetap memiliki animo yang besar untuk menjalin bisnis dengan berbagai mitra dagang di luar negeri, termasuk dengan Indonesia.

Hingga saat ini, situasi politik dan keamanan di Yaman masih belum kondusif akibat terus dilanda konflik bersenjata. Namun, KBRI Sana'a tetap berupaya untuk terus mengembangkan kerjasama ekonomi RI-Yaman.

Sumber : KBRI Sana'a/Yo2k

Dukung Kiprah Diaspora, Dubes Wening Dampingi Peluncuran Buku Exploring Hungary

Double F.News - "Hongaria terbukti sebagai negara yang inspirasional," demikian disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Hongaria, Wening Esthyprobo dalam sambutannya di acara peluncuran buku Exploring Hungary, karya diaspora Indonesia, Gaganawati Stegmann.

Dalam acara di KBRI Budapest tersebut, Dubes Wening menekankan mengenai pentingnya dukungan negara terhadap peran diaspora Indonesia di luar negeri.  Diaspora adalah konstituen pemerintah, karenanya KBRI Budapest siap mendukung karya-karya anak negeri, kapanpun dan dimanapun. 

"Buku Exploring Hungary ini juga kami harapkan dapat meningkatkan rasa keingintahuan masyarakat Indonesia terhadap Hongaria, negeri cantik yang mempesona", imbuh Dubes Wening disela-sela acara.  

 

Gaganawati Stegmann juga mengapresiasi dukungan dan respon positif KBRI Budapest terhadap karyanya. "Saya sangat mengapresiasi dukungan Dubes Wening terhadap Exploring Hungary, terutama atas kata pengantar dan kesempatan peluncuran buku di KBRI Budapest. Tindakan responsive KBRI Budapest, nyata menunjukkan peran negara terhadap hasil karya kami sebagai diaspora Indonesia.

Acara peluncuran buku Exploring Hungary ini juga dihadiri oleh Dirjen Asia Pasifik Kemlu Hongaria, Dr. Sandor Sipos, Penulis terkenal Erika Bartos serta jurnalis media lokal Hongaria selain masyarakat Indonesia di Hongaria. Acara ini dimeriahkan pula dengan pertunjukan tari tradisional Indonesia dan ditutup dengan makan malam khas Indonesia.

Exploring Hungary adalah buku mengenai tempat-tempat menarik di Hongaria yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang penulis.  Gaganawati Stegmann sendiri adalah diaspora Indonesia yang bermukim di Jerman dan telah berkunjung ke lebih dari 20 negara di dunia.  Hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam sebuah buku, hingga saat ini Gaganawati Stegmann telah menerbitkan buku travel Exploring Hungary dan Exploring Germany.

Sumber : Kemlu

Bea Cukai Sampit Musnahkan BKC Ilegal Bernilai Ratusan Juta Rupiah

Image by Bea Cukai

Double F.News - Upaya Bea Cukai dalam melakukan pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal terus dilakukan, seperti yang baru saja dilakukan oleh Bea Cukai Sampit pada Jumat (24/03). Bea Cukai Sampit memusnahkan rokok dan minuman mengandung alkohol yang merupakan BKC ilegal hasil penindakan tahun 2016 hingga Januari 2017.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Saipullah Nasution, menjelaskan bahwa terdapat 291.104 batang rokok dan 6.811 botol minuman mengandung alkohol yang dimusnahkan. “BKC ilegal tersebut dimusnahkan lantaran tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai yang tidak seharusnya. Selain itu, peredarannya juga dilakukan tanpa memiliki izin, meskipun BKC tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan,” ungkap Saipullah.

Masih menurut Saipullah, Bea Cukai Sampit telah melakukan penindakan sebanyak 34 kasus BKC ilegal sepanjang tahun 2016 dan 2017. Potensi kerugian negara yang timbul dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp 157 juta.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Sampit, Hartono, turut mengimbau kepada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tidak memasarkan, menyediakan atau menjual BKC yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. “Bea Cukai sebagai salah satu institusi yang melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran  minuman keras yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur, bertekad akan terus melakukan operasi peredaran BKC ilegal di Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya.

Sumber : Bea Cukai

Kementerian Keuangan Raih 7 Penghargaan PR Indonesia

Image By Abdul Aziz/Kemenkeu

Dobel F.News - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih 7 penghargaan dalam ajang PR Indonesia Award 2017 (PRIA), termasuk sebagai peraih Platinum Award atau juara umum kategori Kementerian. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti, PRIA menjadi ajang kompetisi yang sehat bagi institusi pengelola Public Relation/Humas di semua sektor.

"Dengan demikian, diharapkan peran humas juga akan menjadi meningkat sebagai bagian yang melekat dari sebuah kebijakan," katanya saat acara yang berlangsung di Denpasar pada Jumat (24/03).

Baca juga : Menyongsong Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017


Kemenkeu sendiri sudah mulai menerapkan komunikasi menjadi bagian dari kebijakan, untuk dapat terus membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini juga tak lepas dari dukungan dari pimpinan hingga pegawai di Kemenkeu. "Saya menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Menteri Keuangan dan Sekjen Kementerian Keuangan sehingga dapat mencapai hasil terbaik. Juga untuk seluruh pegawai Biro KLI yang telah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi negeri," ungkapnya.

Sebagai informasi, penghargaan yang diraih Kemenkeu adalah Pemenang PRIA 2017 Kategori Media Relation (Kementerian); Gold  Winner Kategori Program Government PR Strategi Komunikasi Amnesti Pajak; Gold  Winner Kategori Department PR (Kementerian); Gold  Winner majalah media internal; Gold  Winner Media Social Internal; serta Gold  Winner majalah cetak internal. Dengan 6 kemenangan ini, Kemenkeu mendapatkan Platinum Award Kategori Kementerian. (drm/as)

Sumber : Kemenkeu